Kesehatan

Reuters : Kematian PDP di 16 Provinsi Capai 2.200 Orang

KATAFAKTA, JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengumumkan jumlah kematian warga yang positif terinfeksi Covid-19 hingga Rabu, 29 April 2020 mencapai 785 kasus. Namun, yang mengejutkan ternyata Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia di Indonesia hingga hari ini mencapai 2.200 kasus.

Namun, mereka tidak dicatat sebagai korban penyakit akibat virus corona. Demikian hasil studi yang dilakukan di 16 provinsi di Indonesia oleh Kantor Berita Reuters.

Anggota tim pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, tidak membantah temuan Reuters.

Dia mengatakan jumlah PDP sangat banyak, mencapai hampir 20 ribu orang. Swab mereka mengantri panjang untuk diperiksa di laboratorium. Sementara, laboratorium saat ini kekurangan staf.

Akhirnya, kata Wiku, beberapa orang telah meninggal sebelum sampel mereka dianalisis.

“Jika ada ratusan sampai ribuan sampel yang perlu diuji, mana yang akan mereka prioritaskan? Mereka akan memberikan prioritas kepada orang-orang yang masih hidup,” kata Wiku.

Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, mengatakan mereka yang meninggal memiliki gejala seperti penyakit COVID-19 dan tak ada penyebab lain kematian.

“Saya yakin sebagian besar kematian PDP disebabkan oleh COVID-19,” ujar Pandu.

Hingga hari ini Rabu, 29 April 2020, tercatat ada lebih dari 9.500 kasus virus corona di Indonesia, dengan 210 tes yang sudah dilakukan per sejuta orang. Angka ini kalah jauh dibanding di Vietnam mencapai 10 kali lipat lebih tinggi, apalagi dengan  Australia yang sudah melakukan 100 kali lebih banyak.

“Tingkat infeksi dan kematian yang sebenarnya lebih tinggi daripada data yang dilaporkan secara resmi karena tes kami masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi,” kata Dr Iwan Ariawan, juga pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Daeng Faqih pernah mendesak pemerintah untuk mengungkap jumlah PDP yang meninggal tetapi tidak dites virus corona. Sayang, permintaan ini tidak dipenuhi pemerintah. ***

Muhamad Usman

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button