Katafakta.id – Jakarta – Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan (PDASRH), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Kick Off Meeting (KOM) Forest Programme IV (FP IV): Mamasa Watershed, Sulawesi. Acara ini diselenggarakan melalui luring (in person) yang dilaksanakan di Bogor dan Makassar serta daring pada Selasa dan Rabu tanggal 30 dan 31 Maret 2021 dari Bogor.
FP IV terselenggara atas kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia, merupakan program berbasis kehutanan dalam rangka dukungan pembiayaan Jerman melalui KfW, Bank pembangunan milik Negara Jerman. Program ini melengkapi program Pembangkit Listrik Tenaga Air Bakaru II yang di dukung KfW dengan pelaksana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bertujuan untuk mempromosikan sumber daya energi yang terbarukan dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal PDASHL, Helmi Basalamah, saat membuka acara mengatakan, Kick Off Meeting ini adalah sebagai penanda awal penyelenggaraan Forest Programme IV – DAS Mamasa. Helmi menerangkan hasil Feasibility Study Forest Programme IV oleh Konsultan yang ditunjuk KfW Jerman pada tahun 2015, menunjukkan bahwa DAS Mamasa merupakan daerah tangkapan air pada outlet Proyek Bakaru yang perlu dipulihkan. Sehingga kedua negara sepakat untuk melaksanakan program pemulihan DAS Mamasa termasuk wilayah Taman Nasional Gandang Dewata (TNGD).
Lebih lanjut Helmi menjelaskan, pelaksanaan proyek ini berlangsung selama tujuh tahun yaitu dari tahun 2020-2027 dan Direktorat KPHL ditunjuk sebagai Programme Executing Agency FP IV. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari PEA dibantu oleh National Project Management Unit (NPMU) dan Project Implementation Unit (PIU), serta menugaskan konsultan pelaksana GFA Consulting Group yang bekerjasama dengan Kemitraan. Konsultan pelaksana bertugas untuk mendampingi para PIU, yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Jeneberang Saddang dan BPDASHL Lariang Mamasa, serta Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BBKSDAE) Sulawesi Selatan. Sesuai dengan tugasnya, Konsultan Pelaksana mendampingi para PIU dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring-evaluasi Kegiatan FP IV. Konsultan juga harus mendukung PIU dalam urusan teknis maupun pengelolaan keuangan FP IV.
Kemudian, FP IV akan dilaksanakan oleh PIU bersama empat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yaitu KPH Bonehau Kalumpang, KPH Mamasa Tengah, dan KPH Mamasa Timur di Sulawesi Barat, dan KPH Sawito di Sulawesi Selatan. Keempat KPH tersebut secara organisasi berada di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
“Saya ingin menggaris bawahi salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan program adalah pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar DAS Mamasa dan Taman Nasional Gandang Dewata. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, FP IV akan menyediakan para Fasilitator Desa untuk mendampingi masyarakat di desa-desa sasaran secara partisipatif dengan pendekatan Perhutanan Sosial,” tegas Helmi.
Selanjutnya, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) selaku PEA (Project Executing Agency), Tuti Herawati, menyampaikan bahwa Forest Programme IV, bertujuan untuk mengembangkan hutan dan lahan pertanian serta pelestarian hutan primer dalam rangka perbaikan kondisi DAS, keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat khususnya di Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah (Sulbar) dan Pinrang (Sulsel). FP IV merupakan program complementary dengan program pengembangan energi baru di Sulawesi, khususnya yang dilaksanakan melalui proyek Bakaru II di Kabupaten Pinrang, Sulsel.
“Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 4 (empat) output yang ingin dicapai selama pelaksanaan FP IV, antara lain; Penguatan Kerja Sama Para Pemangku Kepentingan untuk Meningkatkan Pengelolaan DAS (di DAS Mamasa) dengan indikator sedimentasi berkurang, Penguatan pengelolaan hutan di KPH terpilih di lokasi proyek untuk mendukung pengelolaan DAS dengan indikator Efektifitas pengelolaan KPH meningkat, Pemberdayaan masyarakat di desa -desa terpilih untuk mendukung pengelolaan DAS dengan indikator terbentuknya alternatif penghidupan masyarakat, dan Pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional Gandang Dewata dengan indikator tutupan hutan yang dapat dipertahankan atau ditingkatkan,” jelas Tuti Herawati.
Sementara itu, Plt Gubernur Prov. Sulawesi Selatan pada sambutan yang dibacakan Kepala Dinas Kehutanan, Andi Parenrengi berharap agar acara ini menghasilkan Informasi yang baik dan komprehensif mengenai program maupun aktivitas FP IV diantara Stakeholder, meningkatnya koordinasi antara PEA, PIU, Pemerintah Daerah, Jasa Kehutanan, KPH, Serta Stakeholder lainnya, meningkatnya konsep teknis strategis, seperti Project Implementation Manual (PIM), pendekatan partisipatif, Training Need Assessment (TNA) serta terbangunnya rencana aksi untuk pelaksanaan program yang lebih baik.
Pada diskusi kali ini, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Enny Anggraeni Anwar, mengatakan khususnya Taman Nasional Gandang Dewata dan Das – Mamasa terkoneksi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Utamanya pada visi kelima yakni mendorong pengarusutamaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
Hadir sebagai narasumber pada hari pertama adalah Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Direktur Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Kawasan Konservasi. Pada hari kedua adalah dilaksanakan workshop dengan para presenter dari GFA Consulting Group. Diskusi dipandu oleh Kasubdit Pemanfaatan Ditjen KPHL dan Kasubdit Pemolaan KPHL dengan peserta yang terdiri dari pemangku kepentingan ditingkat Tapak, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Secara keseluruhan acara ini dirancang dan dilaksanakan oleh Subdit Bina Kelembagaan KPHL yang dipimpin oleh Hadiyati Utami.
