![](https://katafakta.id/wp-content/uploads/2023/10/14-780x470.jpg)
Muaro jambi. KataFakta.id
Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budhi Hartono, S.Sos., MT., mengatakan, rapat koordinasi Rakor Asistensi dan fasilitasi Penyelesaian Permasalahan perusahaan-perusahan besar untuk menunjang investasi di provinsi jambi tahun 2023.
Rapat asistensi dan fasilitasi penyelesaian perusahaan untuk membahas langkah-langkah konkrit penunjang investasi dan percepatan realisasi investasi di provinsi jambi. Ini dikemukakan Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono saat mengikuti rapat asistensi dan fasilitas penyelesaian permasalahan perusahaan-perusahaan besar untuk menunjang investasi di Jambi yang berlangsung di BW Luxury Hotel Jambi, Jumat (4/8/2023).
Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, Menyampaikan, “Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah konkrit.”
Rakor ini menjadi salah satu sumberdaya potensial yang diharapkan dapat mendukung capaian kinerja pembangunan serta visi daerah. Ujar Budhi.
Pemerintah Daerah sangat memerlukan dukungan dari dunia usaha serta masyarakat untuk bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Harap Sekda.
Sementara di kabupaten muaro jambi sendiri ada beberapa persoalan berkaitan dengan investasi kegiatan stockpile dalam zona inti di kawasan cagar budaya di Kabupaten Muara jambi yang disampaikan dalam rakor tersebut, “ada 12 perusahaan kegiatanya yang berada dalam kawasan zoba inti cagar budaya “memintak di carikan langkah konkrit dan solusi yang tepat. Kata Sekda Budhi Hartono.
Sementara Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi membuka diri seluasnya dan mendorong investor untuk berinvestasi di Jambi.
Bahkan dikatakan Gubernur Jambi Pemprov melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) siap membuka diri untuk melakukan diskusi terhadap hambatan-hambatan perusahaan yang berinvestasi di Jambi.
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Rebuplik Indonesia, Imam Soejoedi, SE. MM., mengatakan sebagai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bisa memberikan pelayanan terbaik dan transparant, serta dirinya mengatakan akan memperintahkan anggotanya untuk mengecek aktivitas 12 perusahaan yang berada dalam kawasan zona inti cagar budaya yang disampaikan pak sekda muaro jambi. Namun hasilnya pengecekan dilapangan nanti akan di bahas kembali di jakarta. Katanya.
(Red)