Jakarta. KatFakta.id
Problem aktivitas batu bara di Jambi hingga sekarang masih menjadi tranding topik dan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat Jambi yang terkena dampak buruknya hingga merasa dirugikan akibat kegiatan angkutan batu bara yang menggunakan ruas Jalan Nasional mulai dari Kabupaten Sarolangun hingga Kabupaten Muaro Jambi sebagai tujuan ahir pelabuhan atau TUKS milik pemegang IUP
Hari ini Senin, 4/3/23, puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK-RI dikawasan Kuningan Jakarta Selatan, mereka menyampaikan aspirasi tentang carut marutnya aktivitas batu bara Jambi yang meresahkan masyarakat dan sangat merugikan para pengguna Jalan Nasional yang terhambat ketika ribuan mobil batu bara beraktivitas
Hafizi Alatas, selaku orator meneriakkan adanya dugaan monopoli dalam bisnis dan houling batu bara di Jambi, ” peristiwa carut marut dan dugaan monopoli ini terjadi berawal dari adanya perselisihan antara pengusaha batu bara yang berujung saling lapor di POLDA Jambi dan MABES POLRI beberapa waktu lalu
Disinilah awal mula masuknya campur tangan oknum eksekutif Jambi dan oknum Legislatif (DPR-RI), dan kasus inipun berahir damai dengan kesepakatan khusus, yang di kendalikan oleh oknum pengusaha lainnya yang berperan aktif dalam pusaran kasus tersebut, hingga munculah indikasi monopoli aktivitas batu bara yang melibatkan Pejabat, aparat dan pengusaha Jambi
Hafizi ketika dikonfirmasi media ini menerangkan, ” Hari ini kita aksi di depan KPK-RI guna mempresure laporan dugaan KKN yang kita masukkan beberapa hari belakangan, kita mendesak pihak KPK agar bergerak cepat, kita akan terus menggiring kasus ini dan terus menambah informasi dan bukti yang kita dapat yang berhubungan dengan masalah tersebut
Kita memiliki informasi terbaru yang kita dapat dan nanti ketika kita dipanggil KPK guna klarifikasi maka info ini akan kita serahkan, termasuk dugaan gratifikasi oknum pengusaha batu bara Jambi terhadap petinggi APH di Jakarta, tegas Bang Hafiz
semoga persoalan batu bara yang tak pernah selesai di Jambi bisa dikendalikan dengan serius oleh pemerintah,agar semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan, baik masyarakat, sopir hingga pengusaha yang mereka memiliki IUP tapi tidak bisa beraktivitas secara maksimal
(Doel/Tim)
