KATAFAKTA, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan SK tentang penerima bantuan sosial (bansos) saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ada 1,2 juta warga Jakarta yang masuk dalam daftar tersebut. Namun, dalam SK tersebut terdapat nama yang masih aktif bekerja sebagai anggota TNI, ASN, dan anggota DPRD.
Nama anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak masuk ke dalam daftar penerima bansos. Jhonny Simanjuntak masuk data penerima bansos untuk Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara.
“Ini Jhonny Simanjuntak SH, anggota DPRD Provinsi DKI Jakart. Istrinya adalah seorang Kepala Sekolah SMP Negeri (ASN). Lha, kok terdaftar sebagai penerima bansos? Jangan-jangan yang seperti ini banyak,” kata Gembong, heran dan menduga-duga.
Kemudian, nama Suswanto, tempat tinggal di Ancol, Jakarta Utara yang bekerja sebagai PNS aktif juga ada dalam daftar penerima. Selain itu, ada atas nama Untung di Pademangan, Jakarta Utara yang bekerja sebagai TNI aktif.
“Ini bukti data penerima bansos yang amburadul,” kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu, 22 April 2020.
Kritik juga datang dari Ketua Komisi A Mujiyono. Menurutnya, SK tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Saya apresiasi Anies sudah ada Kepgub Penerima bansos ini. Tapi sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima bansos ini. Apa itu boleh, apa tepat sasaran? Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh,” kata Mujiyono.
Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui adanya PNS dan golongan elite di Ibu Kota yang masuk daftar penerima Bansos selama PSBB Corona. Anies menyebut soal pendataan jutaan penduduk di DKI tak mungkin sempurna.
“Benar kita memberikan 1,2 juta, dan itu ada 1,2 juta nama. Tentu saja tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta Anda bisa sebut dua nama, pasti lah. Di negeri ini data yang super akurat saya rasa teman-teman juga tahu, jadi kalau dicari pasti ada. Bagian kita koreksi terus menerus, dari 1,2 juta ketemu satu, dua, tiga (nama), pasti. Jadi nggak usah ditutupi, itu faktanya. Di republik ini kita semua tahu data lengkap by name, by address, tapi yang penting adalah begitu ada kekeliruan, koreksi. Dan ini bagian meningkatkan kualitas data,” kata Anies, di Balai Kota, Jakarta, Rabu 22 April 2020.
Anies menyatakn banyak warga DKI yang masuk catatan sebagai keluarga miskin pada saat kondisi normal. Namun menurut dia, di tengah pandemi ini ada warga pra-sejahtera yang juga butuh bantuan.
“Hari ini banyak dari saudara kita yang bulan lalu tak butuh bantuan sekarang butuh bantuan, pada saat datang ke lapangan maka yang mengatakan butuh jauh lebih banyak daripada yang ada dalam daftar. Karena banyak sekarang tak punya pekerjaan, banyak yang warungnya tutup,” tuturnya.
Untuk itu, lanjut Anies, Pemprov DKI terus melakukan pendataan terhadap warga pra-sejahtera yang juga membutuhkan bantuan. Dia meminta pihak RW untuk melakukan pendataan warga yang membutuhkan bansos, termasuk mencoret data warga yang belum membutuhkan.
“Di sini bagian kita memastikan mereka yang pra-sejahtera baru masuk data yang diupdate. Sehingga pada distribusi berikutnya mereka bisa dapat bantuan juga. Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para Lurah membagikan juga pada ketua RW semacam formulir untuk ditambahkan apabila ada warga yang namanya belum masuk, sekaligus juga mencoret ketemu nama yang seharusnya tak menerima,” jelas Anies.(***)
Muhamad Usman
