Menurut Muhadjir, kala itu Presiden Joko Widodo ingin lebih bansos lebih cepat tersalurkan ketimbang membenahi data penerima terlebih dahulu.
“Kita beri bantuan dulu. Sambil jalan verifikasi,” kata Muhadjir dalam diskusi yang dilakukan secara virtual, Selasa, 9 Juni 2020.
Muhadjir mengakui saat itu data penerima bansos milik Kementerian Sosial masih perlu dibenahi. Akan tetapi, sudah begitu banyak masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi virus corona sehingga sangat mendesak untuk diberikan bansos.
Selain itu, jumlah warga miskin baru juga bertambah dan sebagian dari mereka belum tercantum dalam data penerima bantuan sosial yang ada di Kemensos.
Akhirnya, kata Muhadjir, presiden memerintahkan agar bansos disalurkan terlebih dahulu ketimbang melakukan verifikasi ulang data di tingkat kabupaten/kota.
Dengan demikian, pemerintah hanya berpegang pada data penerima bansos hasil musyawarah di tingkat desa.
“Kita percaya RT/RW, bahkan yang terakhir presiden minta enggak perlu ada verifikasi di tingkat kabupaten/kota. Langsung pokoknya kepala desa dengan musyawarah desa sepakat bahwa (warga) itu harus dibantu, yaitu yang dibantu,” kata Muhadjir.
Sehingga, kata Muhadjir, tak terhindarkan jika ada bansos salah sasaran. “Maka kalau sekarang ini ada isu data tidak akurat, salah sasaran itu saya sangat maklum memang ketepatan sasaran pilihan kedua, pertama harus sampai dulu, ter-delivered dulu bantuan-bantuan sosial ini,” kata dia.
Muhadjir menyebutkan saat ini pemerintah telah memiliki skema untuk membenahi data-data sehingga dapat meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. ***
Muhamad Usman
