NasionalPeristiwaPolitik

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Ketum LPI TIPIKOR

Katafakta.id (Jakarta), Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja di sahkan DPR menjadi polemik, sehingga membuat buruh dan mahasiswa turun aksi ke jalan melakukan penolakan.

Menanggapi hal ini Ketua Umum Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aidil Fitri, SH angkat bicara ketika di wawancarai di Jakarta (11/10/2020).

“Menyampaikan pendapat memang hak setiap Warga Negara yang dijamin oleh konstitusi, namun hal itu tetap harus mengikuti aturan yang benar sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Negara sebagai mana yang tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar, hal ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat lainnya, apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini”, ujarnya.

Lanjutnya, “Dalam menyampaikan pendapat harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan, dengan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19, menjaga akhlakul karimah, menghindari dari tindakan-tindakan yang melanggar agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan waspada terhadap adu domba antar masyarakat, termasuk antara masyarakat dan aparat”, kata Aidil panggilan akrabnya.

Aidil meminta kepada semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi yg berlebihan yang menimbulkan kegaduhan dan kebingungan rakyat yang tidak memahami betul isi dan tujuan dari pada terkait UU Cipta Kerja yang belum tentu kebenarannya. Kalau tidak puas bisa di tempuh dengan cara yg sah secara konstitusi mengajukan uji materiil di Mahkamah konstitusi ( MK ) biarkan para pakar hukum yang masih banyak ngotot di luar bisa menunjukkan kepintarannya untuk membela hak-hak buruh yang belum di masukkan dalam UU Cipta Kerja ini atau yang dirasakan ada pasal-pasal yang dianggap menganjal.

Aidil juga meminta, “Kepada aparat jajaran Kepolisian Republik Indonesia dan aparat keamanan lainnya yang bertugas mengawal kegiatan demonstrasi ini diharapkan bisa mengedepankan sikap profesionalisme dan humanis, dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta membuka ruang dialog kepada peserta demonstrasi dan menghindari tindakan kekerasan, karena bagaimana pun mereka semua itu adalah Warga Negara kita sebangsa setanah air yang harus kita dengar pendapat nya, jangan ada tindakan kekerasan pukul memukul di saat mereka melakukan haknya menyampaikan pendapat di muka umum, karena mereka punya hak menyampaikan pendapat atau mendengar aspirasi mereka juga, selagi masukan itu untuk perbaikan yang bisa mengakomodir kepentingan buruh”.

Begitu juga dengan buruh dan adik- adik mahasiswa agar bisa menahan diri dan mematuhi etika dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.

“Kita berharap semua pihak agar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan Negara dan masyarakat, tidak menyebarkan informasi, berita, dan gambar yang tidak benar (hoax), serta tidak mengadu domba masyarakat untuk tujuan tertentu yang menguntungkan kepentingan pribadi, golongan dan kelompok tertentu”, ucap Aidil.

“Dan untuk adik-adik yang melakukan demo harus lebih menahan diri dan jangan ada anarkis dan merusak fasilitas negara,bagaimanapun semua itu di bangun dengan uang rakyat. Kalian mahasiswa adalah penerus bangsa ini, jangan mudah terpancing dan di adu domba oleh orang-orang yang ingin merusak bangsa ini, berikan masukan yang bijak kepada pemerintah. Ingat nasib bangsa ini ada di tangan kalian mahasiswa sebagai penerus estafet kepemimpinan bangsa ini kedepan”, jelas Aidil.

RUU Omnibus Law merupakan gebrakan luar biasa untuk memangkas birokrasi, namun harus tetap dilihat dampaknya bagi lingkungan, UU Cipta Kerja pada prinsipnya bagus untuk memangkas pungli dan birokrasi yang berbelit-belit, tapi jangan sampai UU ini menjadi surga bagi investor, tapi jadi bencana bagi lingkungan hidup, yg berdampak kepada rakyat

“Hadirnya RUU Omnibus Law menjadi jawaban untuk mendorong iklim investasi, namun harus hati-hati betul, harus ada keseimbangan, saya juga setuju kalau UU Cipta kerja ini yg nantinya bisa mempercepat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai mana yang di inginkan oleh pendiri bangsa ini sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sebagai Dasar Negara ini. kita juga meminta kepada pihak yg terkait dalam pelaksanaan UU Cipta kerja ini betul betul bisa menjalankan dengan baik”, tutup Aidil.

Editor : Redaksi

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close