Menurut salah seorang warga, Koko, seluruh perangkat desa juga diminta mengundurkan diri.
‘’Ini merupakan akumulasi kekecewaan warga kepada kepala desa dan seluruh perangkatnya karena berbagai persoalan,’’ ujar Koko kepada KataFakta, Rabu, 10 Juni 2020.
Menurut Koko, persoalan tersebut diantaranya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran, pemberian BLT Dana Desa yang jumlahnya di bawah kuota, pengelolaan Dana Desa yang tidak transparan, pungutan liar pengurusan sertifikat tanah, pemotongan dana zakat.
‘’Dan masih banyak lagi persoalan di Desa Tanjung Pucuk Jambi,’’ ujar Koko.
Kata Koko, sebenarnya pihak Pemerintah Kecamatan VII Kota mengundang warga untuk melakukan pertemuan.
‘’Namun, audiensi tidak jadi dilaksanakan, kami menolak audiensi karena yang dibahas hanya masalah BLT. Padahal, masalah di Desa Tanjung Pucuk bukan cuma BLT, banyak masalah lainnya,’’ ungkap Koko.
‘’Kami meminta kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten Tebo agar mendengarkan aspirasi kami. Kami ingin agar kepala desa dan seluruh perangkatnya mengundurkan diri,’’ tegas Koko.
KataFakta sudah menyampaikan konfirmasi ke Kepala Desa Tanjung Pucuk Jambi, Awi. Sayangnya, Awi tidak membalas pesan whatsapp yang dikirim KataFakta.***
Muhamad Usman
