Menurut Muhadjir, di DKI Jakarta terjadi kekacauan dalam penyaluran bansos di lapangan. Data dari RT/RW terkait warga yang berhak menerima bansos tidak dilaporkan. Menurut dia, hal itu bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat.
“Dan inilah yang banyak dan itu tidak ada dalam data karena itu sekarang problemnya data, termasuk di DKI yang sekarang kita bantu ini problem data, belum lagi sinkronisasi, koordinasi yang dimaksud oleh Pak Djayadi tadi. Misalnya kami dengan DKI ini agak sekarang sedang tarik menarik artinya cocok-cocokkan data bahkan kemarin saya dengan Pak Gubernur, agak saya tegur keras Pak Gubernur, karena kemarin waktu rapat kabinet terbatas, dia menyodorkan data miskin baru di Jakarta itu sekitar 3,6 juta orang beliau menyampaikan akan bisa mengatasi yang 1,1 kemudian sisanya minta ditangani oleh pusat,” ujar Muhadjir dalam webinar dengan topik Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental seperti dilihat Kamis 7 Mei 2020.
Muhadjir menyatakan pemerintah pusat menyanggupi alokasi bansos untuk 1,3 juta keluarga, namun di lapangan Pemprov DKI membagi bansos ala kadarnya sekedar untuk menutupi kekosongan dari yang diisi pemerintah pusat.
“Karena itu perorangan maka kemudian kita breakdown menjadi keluarga kemudian Kemenko PMK, pak mensos, melalui Mensos kita alokasikan 1,3 juta kepala keluarga yang akan kita supply, tetapi di lapangan ternyata bahwa bantuan gubernur itu sekadar untuk mengisi kekosongan pemerintah pusat mengisi, kan di lapangan jadi kacau kenapa? Karena daftar yang diturunkan oleh DKI ke Kemensos, data yang kemarin menerima bantuan Gubernur. Sementara RT/RW seperti Pak Djayadi sebut itu punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos tapi itu tidak dikirim ke Kemensos, ketika datang bantuan dari kita, yang tercatat tuntut supaya itu haknya, sementara yang didaftar tuntut juga, sudah didaftar kok nggak dikasih, bayangkan di lapangan,” kata Muhadjir.
Muhadjir meminta Anies untuk tidak merubah data yang telah disepakati dalam rapat kabinet terbatas. Jangan sampai, kata Muhadjir, masyarakat ribut di lapangan kemudian melampiaskan kekesalannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Karena itu kemarin saya jelaskan, ingatkan Pak Gubernur, Pak Gubernur kan ada kesepakatan itu rapat kabinet tidak begitu, Gubernur sanggup, DKI sanggup 1,1 juta, kita siapkan 2,5 juta, jadi jangan dirubah itu, kalau dirubah kacau, soal nilainya berbeda, bantuannya itu kita bicarakan teknis di lapangan, penjelasan ke masyarakat tapi jangan sampai yang sudah didaftar RT/RW ini nggak diberi ini bisa kacau nanti, RT/RW digebuki warga, kemudian warganya juga protes ke pemerintah pusat, pakai video yang maki-maki presiden, presidennya nggak tahu apa-apa,” beber Muhadjir. ***
Muhamad Usman
