Menurut Anies, untuk melonggarkan PSBB harus dipenuhi ketentun angka penularan virus Corona di bawah angka 1. Sementara saat ini angka penularan masih sangat tinggi, jauh di atas angka 1.
Ketua DPP PDIP Bambang Waluyo meminta agar Anies Baswedan mengikuti kebijakan yang bakal digariskan pemerintah pusat.
“Jadi kebijaksanaan pemerintah pusat untuk melonggarkan PSBB ini tentu sudah banyak memberlakukan pertimbangan, yang pertimbangannya bersifat nasional, kan begitu. Sementara pemerintah daerah itu masih berada di posisi bawah pemerintah pusat,” kata Bambang Wuryanto kepada wartawan, Selasa, 19 Mei 2020.
Bambang menyatakan Pemprov DKI merupakan bagian dari pemerintah pusat dalam konteks ketatanegaraan sehingga tidak tepat jika pemerintah DKI bertentangan dengan pemerintah pusat.
“Jadi kalau ada pemerintah daerah, kemudian bertentangan dengan pemerintah pusat, secara ketatanegaraan itu sudah salah, kan gitu loh, nggak tepat dong secara ketatanegaraan nggak tepat, nggak bener. Jadi kalau mau menjadi pemerintahan yang baik Republik Indonesia itu yo mesti ikuti konsensus yang sudah dibangun bersama,” ujar Bambang.
Pemprov DKI yang berada di bawah pemerintah pusat, menurut Bambang, tak dapat membuat keputusan sendiri. Dia mengatakan harus ada keselarasan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Konsensus kita itu presiden sebagai kepala pemerintahan, kan gitu, DKI kan kepala pemerintahan daerah itu di bawah, jangan bikin aturan sendiri. Ini bukan negara federal bos, gitu loh. Jadi ketika presiden menetapkan A, maka sejauh ini seluruh jajaran menyesuaikan dengan pemerintah pusat, itu kalau mau bener,” ucap Bambang.
“Tapi kalau ada gubernur yang merasa lebih hebat, atau wali kota, atau bupati, yang merasa lebih hebat dari Presiden, nah itu salah makan obat,” imbuhnya.***
Muhamad Usman
