KATA FAKTA ID TEBO-Pada Kamis, 6 Februari 2025 bertempat di Kantor Aula Kecamatan Rimbo Ulu,Permasalahan Desa Sungai Pandan yang sedang terjadi Forkopimcam Rimbo Ulu Diskusi bersama dengan di fasilitasi oleh Camat Rimbo Ulu, Joko Kisworo,SP, Kapolsek Rimbo Ulu AKP Abd.Jalil Sidabutar,SE dan jajaran, Di hadiri oleh Kadis DPMD Malik, ST, dan Kakan Kesbangpol Sugiarto,SE.
Permasalahan Desa Sungai Pandan Turun nya kejaksaan dan inspetorat Atas adanya dugaan Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kades Apriyanti dan Bendahara Pulung Widodo Anggran pada tahun 2022/2023.
Beberapa Anggaran RAPBDes yang tak terealisasi hingga berujung di Laporkannya Bendahara Desa Pulung Widodo ke Kejati Jambi dan menyeret peran Kades sebagai Pengguna Anggaran.
Laporan Ke Kejati Jambi pada akhirnya di limpahkan ke Kejari Tebo, dan pihak Kejari Tebo pun sudah pernah datang ke Desa Sungai Pandan untuk melakukan pemeriksaan Dugaan Korupsi
Dalam prosesnya,Asumsi masyarakat menganggap penanganan terhadap laporan Korupsi Desa mereka Lamban dan belum ada laporan perkembangan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan.
Ditengah banyaknya permasalahan Desa, bergejolak kembali setelah Kades memecat 4 RT diikuti mundurnya seluruh Ketua RT total sebanyak 14 RT, yang di latar belakangi atas tuntutan gaji RT yang tertunggak hingga 5-6 bulan walau akhirnya kini telah di bayarkan
Sikap ini di anggap warga sebagai bentuk kearoganan Kades di tengah persoalan yang di alami Desa, bahkan dari Wakil Ketua BPD terlontar jika Operasional BPD sejumlah 6,5 juta juga belum terbayar oleh Pemdes.
Persoalan APBDes 2023 yang belum terealisasi pernah di buat kesepakatan antara Pemdes dan BPD akan di realisasikan di 2024 namun tak juga terwujud. Sementara informasi dari warga dan BPD untuk anggaran 2024 malah bahkan tidak ada pembangunan sama sekali, ” Se angkong pasir pun tak ada”, ucapnya mengatakan nihilnya pembangunan di 2024.
Pertemuan atau mediasi yang sudah di upayakan Forkopimcam kali ini nampaknya tidak menjawab persoalan warga yang semula akan melakukan aksi damai ke Kejari Tebo dan Inspektorat Tebo, namun di alihkan pertemuan di Kantor Camat yang hanya dihadiri pihak Dinas DPMD Tebo dan Kesbangpol Tebo.
Perwakilan masyarakat yang datang ke Mediasi menganggap upaya mereka untuk mencari kejelasan tidak terjawab karena informasi yang beredar, pihak Kejari Tebo dan Inspektorat Tebo akan turut hadir dalam pertemuan hingga perwakilan warga merasa kecewa.
” Kami kecewa karena kami berharap dapat bertemu pihak Kejaksaan dan Inspektorat untuk menanyakan perkembangan penanganan persoalan Desa kami”, ujarnya.
Warga merasa Kades seolah merasa aman aman saja karena beredar informasi jika pihak Desa belum pernah di periksa Inspektorat Tebo dan merasa tidak ada temuan di Pemdes yang dapat menjeratnya ke ranah hukum.
Dalam statemennya, Kadis DPMD Cik Malik mengatakan bahwa persoalan Desa Sungai Pandan sedang di proses pihak Kejari namun belum ada pelimpahan ke Inspektorat, sementara Inspektorat menunggu pelimpahan karena sudah di tangani Kejaksaan.
Camat Rimbo Ulu ketika di mintai tanggapan mengatakan “Saya selaku Camat siap memfasilitasi masyarakat Sungai Pandan jika ingin mempertanyakan tentang kejelasan Laporan di Kejaksaan dan Inspektorat. Saya siap antar dengan mobil saya”, ucap Camat Joko Kisworo,SP.
Kakan Kesbangpol Sugiarto,SP juga mengatakan jika pihaknya upaya yang di kedepankan adalah pembinaan dan mediasi, namun jika tidak bisa di mediasi biarlah hukum yang bekerja.
Kini pihak Kejari Tebo dan Inspektorat Tebo di tuntut untuk melaksanakan fungsinya di tengah gejolak Desa Sungai Pandan dan tentu saja Desa Desa lain yang terindikasi melakukan penyalahgunaan Keuangan Desa, apalagi Kejari Tebo punya program “Jaksa Jaga Desa”
Sementara pihak yang pro Kades Apriyanti , yang sempat melontarkan ketidaksenangan atas pemberitaan karena dianggap tidak ada konfirmasi, sementara Kades Apriyanti sendiri tidak pernah bisa di hubungi apalagi untuk di konfirmasi oleh media
Rio Andika
