
Jambi. KataFakta.id
Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi (KREASI-Jambi) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Selasa (23/9/2025).
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada Kejati Jambi dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur (Kejari Tanjabtim) agar segera memanggil dan memeriksa jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Tuntutan Berdasarkan Temuan BPK
Dalam orasi yang disampaikan di lokasi, KREASI-Jambi menyoroti dugaan penyimpangan anggaran belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan Tanjabtim. Dugaan tersebut, kata mereka, mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2024, yang menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dan potensi kerugian negara.
“Kami datang untuk mendesak penegak hukum bertindak tegas. Jangan sampai ada pembiaran, apalagi ini menyangkut uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,” ujar Khaidir, salah satu koordinator lapangan aksi.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Menurut KREASI-Jambi, sektor kesehatan merupakan salah satu layanan publik yang sangat vital dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Karena itu, jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, aparat hukum harus segera bertindak demi menjaga kepercayaan publik.
“Kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan karena dugaan praktik korupsi. Kejati Jambi harus memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait untuk membuktikan transparansi,” tambah Rukman, koordinator lapangan lainnya.
Aksi Berjalan Tertib
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB itu berjalan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Massa membawa spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang Kejati Jambi.
Kendati berlangsung dengan nada tegas, jalannya aksi tetap terkendali. Sejumlah aparat kepolisian terlihat melakukan pengamanan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Akan Laporkan Secara Resmi ke Kejati
Tak hanya berhenti pada aksi unjuk rasa, KREASI-Jambi menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan laporan resmi ke Kejati Jambi pada pekan depan. Langkah itu dinilai penting sebagai tindak lanjut konkret atas temuan BPK RI serta dorongan agar penegakan hukum berjalan transparan.
“Kami sudah menyiapkan dokumen yang akan diserahkan resmi ke Kejati Jambi minggu depan. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus mengawal kasus dugaan penyimpangan ini hingga tuntas,” tegas Khaidir.
Komitmen Mengawal Kasus Korupsi
Aksi KREASI-Jambi ini menambah daftar panjang desakan masyarakat sipil di Provinsi Jambi terhadap aparat penegak hukum agar lebih aktif mengusut berbagai dugaan korupsi di daerah. Mereka menegaskan, jika penegakan hukum berjalan tebang pilih, maka akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum.
“Kami tidak akan berhenti bersuara. Korupsi adalah musuh bersama, dan Jambi harus bersih dari praktik yang merugikan rakyat,” pungkas Khaidir.



