Jambi. KataFakta.id
Desakan agar aparat penegak hukum serius menindak dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat di Provinsi Jambi. Kali ini, Koalisi Rakyat Anti Korupsi Jambi (KREASI-Jambi) menyoroti adanya indikasi penyelewengan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim).
KREASI-Jambi menilai terdapat dugaan penyimpangan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pemeliharaan kendaraan dinas tahun 2024. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sejumlah belanja dianggap tidak sesuai aturan, bahkan diduga ada kegiatan fiktif serta mark up harga yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Aksi Damai di Kejati Jambi
Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, KREASI-Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi pada Selasa, 23 September 2025. Aksi akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di halaman Kejati.
“Kami menuntut Kejati Jambi bersama Kejari Tanjabtim segera memanggil dan memeriksa pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjabtim terkait dugaan penyimpangan ini,” ujar Khaidir, koordinator lapangan aksi,
Menurut Khaidir, dugaan penyimpangan yang diungkap BPK bukanlah hal kecil karena menyangkut belanja rutin yang setiap tahun dianggarkan. Jika ada permainan dalam laporan penggunaan BBM maupun pemeliharaan kendaraan, hal itu mencerminkan adanya persoalan serius dalam tata kelola keuangan daerah.
“Kami menduga ada kendaraan fiktif dan mark up biaya pemeliharaan. Padahal anggaran itu jelas bersumber dari uang rakyat. Kami tidak ingin praktik seperti ini terus berulang dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Rencana Laporan Resmi ke Kejati
Tak hanya berhenti pada aksi demonstrasi, KREASI-Jambi juga memastikan akan menyerahkan laporan resmi ke Kejati Jambi pada minggu depan. Laporan tersebut disiapkan lengkap dengan data dan dokumen pendukung agar penyidik memiliki dasar kuat dalam melakukan pemeriksaan.
“Kami sudah siapkan berkas laporan yang akan kami masukkan pekan depan. Semua data bersumber dari hasil audit BPK dan informasi yang kami himpun dari lapangan,” kata Rukman, koordinator aksi lainnya.
Rukman menegaskan, publik berhak mengetahui ke mana saja anggaran rakyat digunakan. Menurutnya, kasus ini menjadi momentum penting bagi aparat penegak hukum untuk menunjukkan komitmen memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di daerah.
“Jangan sampai ada kesan bahwa dugaan korupsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.
Sorotan Publik dan Respons DPRD
Temuan BPK soal dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan DPRD Tanjabtim sebenarnya telah lama menjadi perbincangan di kalangan aktivis dan masyarakat. Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, BPK menyebut adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran pada sejumlah pos belanja, terutama terkait BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas.
Meski demikian, pihak DPRD Tanjabtim sebelumnya berdalih bahwa anggaran tersebut sudah sesuai mekanisme. Namun, KREASI-Jambi menilai dalih itu tidak cukup, sebab temuan BPK jelas menunjukkan adanya kejanggalan.
“BPK itu lembaga negara resmi. Hasil auditnya menjadi dasar hukum yang sah. Kalau ada temuan, seharusnya segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, bukan dibiarkan,” kata Khaidir.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
KREASI-Jambi menegaskan bahwa aksi mereka bukan sekadar protes, melainkan dorongan agar tata kelola keuangan daerah lebih transparan dan akuntabel. Menurut mereka, tanpa adanya penindakan, potensi praktik korupsi akan terus berulang dari tahun ke tahun.
“Kami akan terus mendesak agar Kejati Jambi menindaklanjuti. Kalau tidak ada progres, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” pungkas Rukman.
Aksi KREASI-Jambi ini menambah daftar panjang tekanan masyarakat sipil terhadap aparat penegak hukum di Jambi. Sebelumnya, sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah juga telah menjadi sorotan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
