KATA FAKTA,id-Tebo- Gerakan Kawal Pemilu Bersih (KPB) menyatakan keprihatinannya terhadap keterlibatan Lembaga Adat Melayu Jambi, Kabupaten Tebo, dalam mengusung salah satu pasangan bakal calon Bupati Tebo yang akan bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tebo 2024.
Keterlibatan ini dinilai sebagai langkah yang tidak sejalan dengan prinsip netralitas yang seharusnya dijaga oleh lembaga adat, terutama dalam konteks pemilu yang membutuhkan keadilan dan kejujuran.
Dr. Azri, salah seorang inisiator gerakan KPB, secara tegas menyampaikan pandangannya mengenai hal ini. Menurutnya, lembaga adat seharusnya berfungsi sebagai pilar netralitas dalam masyarakat, bukan sebagai pendukung politik salah satu pihak.
Ia menekankan bahwa lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan memelihara nilai-nilai kearifan lokal, sehingga tidak pantas jika lembaga ini diseret ke dalam pusaran politik praktis.
Azri menjelaskan bahwa keterlibatan individu dalam mendukung pasangan calon dalam Pilkada adalah hak pribadi yang tidak dapat dihalangi.
Namun, kata dia, menekankan bahwa dukungan tersebut seharusnya tidak dibawa atas nama lembaga adat. Menurutnya, membawa nama lembaga adat dalam politik praktis dapat merusak citra dan integritas lembaga tersebut, serta mengundang potensi konflik di masyarakat.
Sebagai orang-orang yang dituakan dan dihormati dalam masyarakat, pengurus lembaga adat memiliki tanggung jawab moral untuk bersikap netral.
Azri berpendapat bahwa pengurus lembaga adat seharusnya menjadi panutan dalam menjunjung tinggi netralitas, bukan justru terlibat dalam dukung-mendukung yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Dalam pandangannya, netralitas lembaga adat adalah bagian dari upaya menjaga keutuhan dan persatuan masyarakat.
Lebih lanjut, Azri menyatakan kekhawatirannya bahwa jika lembaga adat terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Lembaga adat, yang selama ini dihormati sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan norma-norma sosial, bisa kehilangan wibawa jika dianggap berpihak dalam kontestasi politik.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar lembaga adat kembali pada fungsi utamanya sebagai penyeimbang dan pelindung budaya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa Pilkada merupakan proses demokrasi yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan.
Keterlibatan lembaga adat dalam mendukung salah satu pasangan calon bisa dianggap sebagai upaya mempengaruhi hasil pemilihan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Azri menegaskan bahwa pemilu harus berjalan dengan jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang seharusnya bersikap netral.
Di akhir pernyataannya, Azri mengajak semua pihak, terutama pengurus lembaga adat, untuk kembali pada jalur netralitas dan menjaga agar Pilkada Tebo 2024 berjalan dengan damai dan lancar.
Ia berharap masyarakat dapat memilih dengan bebas tanpa tekanan atau pengaruh dari lembaga-lembaga yang seharusnya netral.
“Ini penting untuk memastikan bahwa hasil Pilkada benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, bukan hasil dari intervensi pihak tertentu,” katanya.
JURNALIS:Allukman
EDITOR:R
