Jakarta. KataFakta.id
Puluhan pemuda Jambi yang tegabung dalam LSM Suara Pemuda Jambi mendatangi gedung KPK-RI dikawasang Kuningan jakarta pada Selasa (19/11) mereka melakukan demontrasi sekaligus melapor secara resmi tentang dugaan KKN yang dilakukan oleh Pejabat dan Pengusaha pada proyek pembangunan Islamic Center yang dibangun dikawasan bandara STS Jambi
Indikasi pengaturan proyek di Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR provinsi Jambi tersebut berpotensi terjadinya kerugian keuangan Daerah Jambi
Andri, koordinator aksi kepda media ini membenarkan bahwa telah melaporkan Pejabat dan pengusaha pada proyek multi years yang menhabiskan dana ratusan Milyar Rupiah ” Laporan telah kita sampaikan ke KPK-Ri pada hari Selasa kemarin tanggal 19 November 2024 tekait proyek Islamic Center Jambi yang telah ditemukan kebocoran san patut diduga adanya penyelewengan berdasarkan LHP BPK RI Tahun 2023, tegas Andri
Ditambahkanya, ” Nomor Laporan : 10.LP.KPK.RI/SPEAK-JBI/XI/2024. Perihal : Laporan dugaan indikasi pengaturan Dalam Proses Pengadaan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pada Satu Pekerjaan Bidang Cipta Karya di PUPR provinsi jambi ” tutup Andri
Pembangunan Islamic Center Jambi adalah salah satu Mega proyek Gubernur Jambi yang di laksanakan dengan pola Tahun Jamak 2022-2024
Proyek Pembangunan Islamic Center Jambi diikuti oleh 80 perusahaan hingga batas akhir hanya Satu Perusahaan peserta yang memasukkan penawaran harga, yaitu PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA. Nilai penawarannya Rp149.309.857.988,92 mendekati nilai HPS sebesar Rp149.999.000.000,00 atau 99,54%. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis perbandingan antara file dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh penyedia yang diperoleh dari aplikasi LPSE dengan file HPS milik PPK diketahui beberapa hal sebagai berikut:
1. Terdapat kesamaan author dan created pada file RAB milik penyedia dengan fileHPS milik PPK, yaitu “deal” dan dibuat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 28 Januari 2015.
2. Terdapat sheet dengan judul dan penulisan yang sama pada file RAB milik penyedia dengan file HPS milik PPK
3. Harga satuan item pekerjaan yang sama antara RAB penyedia dengan HPS milik PPK dengan uraian sebagai berikut
Tuntutan SPEAK Jambi : 1. Meminta KPK RI untuk mengusut dugaan penyimpangan di Bidang Cipta Karya di Dinas PUPR Provinsi jambi tersebut di atas
2. Meminta KPK RI memanggil dan memeriksa kepala dinas PUPR Provinsi jambi, kabid Cipta Karya, Pokja Biro PBJ, PPK, dan Kontraktor Pelaksana
Terkait proyek Islamic Center Jambi tersebut sudah diyakini tidak akan sekesai pada tahun ini, dan bepotensi penambahan dana segar dari Gubernur Jambi
(Red)
